https://www.facebook.com/113359011122243/

Legislatif Konutara News, Sekretariat DPRD Kab. Konawe Utara, Asera (2026)

09/04/2026

𝗖𝗘𝗧𝗔𝗞 𝗦𝗔𝗪𝗔𝗛 𝗥𝗔𝗞𝗬𝗔𝗧 (𝗖𝗦𝗥) 𝗗𝗜 𝗗𝗘𝗦𝗔 𝗪𝗜𝗪𝗜𝗥𝗔𝗡𝗢

𝘿𝙚𝙨𝙖 𝙒𝙞𝙬𝙞𝙧𝙖𝙣𝙤, (𝙎𝙚𝙩𝙬𝙖𝙣 𝘿𝙋𝙍𝘿 𝙆𝙖𝙗. 𝙆𝙤𝙣𝙖𝙬𝙚 𝙐𝙩𝙖𝙧𝙖) :
Tanam Serentak Padi Sawah dilokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) dilaksanakan di Desa Wiwirano Kecamatan Oheo ( Kamis, 09/04/2026) Oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara ( Herman Sewani, SH) yang dihadiri pejabat tinggi lainnya dan dari perwakilan forkopimda yang ada dikonawe Utara. Dalam kegiatan ini Herman Sewani turun langsung kesawah untuk mengawali penebaran benih padi menggunakan mesin blower penabur benih (Alsintan).
Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) adalah inisiatif strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memperluas lahan sawah produktif dan untuk mewujudkan swasembada pangan. melalui program kementerian ini Konawe Utara ikut andil dalam percetakan sawah rakyat serentak melalui 4 zona lokasi percetakan sawah rakyat (CSR) yakni Kecamatan Sawa, Asera, Oheo dan Wiwirano. Kegiatan ini dilakukan secara serentak se indonesia melalui video Zoom oleh Kemeterian Pertanian Republik Indonesia.
Dalam sambutan Bupati Konawe Utara H. Ikbar, SH., MH yang disampaikan melalu Asisten III Administrasi Umum dan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, Amrun, S.P., M.M. Pencapaian Swasembada pangan dari hulu sampai hilir sinergritas dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi sampai Kepemerintah Kabupaten/Kota sejalan dan seirama dengan Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto yaitu Mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan dan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang dilaksanakan di daerah-daerah untuk mencapai ketahanan pangan nasional, khususnya pangan utama yaitu beras, jagung dan lain - lain, tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama dalam laporan kerja Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara yang diwakili oleh ibu Hj. Ir. Armawati, SP., M.A.P Kepala Bidang Tanaman Pangan melaporkan telah membentuk Brigade Pangan yaitu Tim Operasional yang nantinya bertugas untuk mempercepat dan memastikan kegiatan pertanian termasuk cetak sawah agar berjalan efektif dipalangan. Brigade pangan ini menjadi garda terdepan dalam mengoptimalisasi lahan, menerapkan teknologi, serta mempermudah akses permodalan melalui KUR dan Pendampingan.
Armawati menambahkan sulawesi Tenggara telah mendapatkan kuota CSR target seluas : 6.745 Hektar dan didalamnya Kabuapten Konawe Utara mendapatkan kuota target 500 Hektar tahun 2025. Laporan sampai saat ini sebagai berikut :
1. TARGET 500 HEKTAR :
- SID Tersedia : 448,62 Hektar
- Realisasi Kontrak Seluas : 338,95 Hektar
- Swakelola : 161,05 Hektar
- Realisasi Land Clearing : -
- Realisasi Olah tanah : 316,02 Hektar
- Realisasi tanam : 21,5 Hektar
2. SEBARAN :
A. Kecamatan Sawa : 50,99 Hektar
- Kokapi : 23,07 HA
- Pudonggala : 8,27 HA
- Matanggonawe : 19,65 HA
B. Kecamatan Asera : 52,14 Hektar
- Walalindu : 13,84 HA
- Tangguluri : 29,15 HA
- Asera : 9,15 HA
C. Kecamatan Oheo : 186,36 Hektar
- Puuhialu : 23,06 HA
- Mopute : 16,36 HA
- Landawe : 8,76 HA
- Wiwirano : 33,09 HA
- Tadoloiyo : 105,09 HA
D. Kecamatan Wiwirano : 49,46 Hektar
- Lamonae Utama : 49,46 HA.
3. SAPRODI PAKET PENDUKUNG CSR :
- PUPUK NPK : 120 TON
- PUPUK UREA : 98 TON
- BENIH PADI : 20 TON
4. ALSINTAN BRIGADE PENDUKUNG CSR :
- TR4 : 7 UNIT
- TR2 : 19 UNIT
- ROTAVATOR : 10 UNIT
- COMBINE : 3 UNIT
- ALKON : 17 UNIT
- DRONE : 1 UNIT

Dengan melakukan penyerahan secara simbolis dilokasi CSR Desa Wiwirano Kecamatan Oheo. (𝗛𝗨𝗠𝗔𝗦/𝗺𝗼𝗻).

04/04/2026

TURUT BERBELA SUNGKAWA

30/03/2026

𝗙𝗣𝗣𝗝𝗕 𝗠𝗧𝗧, 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗧𝗢𝗡 𝗝𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗢𝗗𝗢, 𝗧𝗔𝗣𝗨𝗘𝗠𝗘𝗔 𝗗𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗣𝗨𝗡𝗚𝗚𝗔𝗬𝗔

𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗮𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘄𝗲 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 :
Demonstrasi dilakukan oleh forum percetapatan pembangunan jalan beton MTT ( Mandiodo, Tapunggaya dan Tapuemea) berlangsung di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara, Senin 30 Maret 2026. Tuntutan Demonstran melalui pernyataan sikap mendesak Pemerintah Daerah dan Legialatif agar melakukan rapat dengar pendapat dengan memanggil 5 pemilik IUP perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Blok Mandiodo), Mendesak Pemerintah agar segera dilakukan pembetonan jalan mandiodo, tapunggaya, tapuemea.
Demonstran mengencam akan menutup total jalan umum Mandiodo tapuemea dan tapunggaya jika tidak direalisasikan dalam waktu dekat. unjukrasa menghadirkan sekitar 300 orang yang datang dari tiga desa tersebut.
Dilain pihak perwakilan DPRD menerima aspirasi yang dihadiri 3 unsur pimpinan ( Herman Sewani, I Made Tarubuana, Muhardin ) dan anggota dari masing-masing komisi, ( Anas, Muladis, Samir, Satria Baikole, Hj Mawarni), Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara (Herman Sewani, SH) mengatakan menerima aspirasi dan akan langsung melakukan tindakan cepat terkait tuntutan massa aksi.
Ditempat yang berbeda perwakilan dari aksi unjuk rasa dan anggota Legislatif menyepakati berita acara terkait Pernyataan sikap Forum Percetapan Pembangunan Jalan Beton Mandiodo, Tapuemea dan Tapunggaya pada hari senin 30 Maret 2026 di ruangan rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara. Dengan hasil rapat ini telah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Jalan sepanjang 2,7 Km dan 6 dueker poros Desa Mandiodo, Desa Tapuemea dan Desa Tapunggaya menjadi aspirasi prioritas DPRD Kabupaten Konawe Utara.

2. Mengundang perusahaan PT Cinta Jaya, PT. Bumi Konawe Minerna, PT. SBP, PT Bumi Nikel Nusantara, PT. ANTAM dan Dinas PU untuk melakukan Rapat dengar pendapat (Hearing) dan mendesak untuk merealisasikan pembangunan jalan beton MTT.

3. Rapat Dengar Pendapat (Hearing) akan dilaksanakan pada tanggal 2 april 2026, Pukul 14.00 WITA di Aula Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara. (𝗛𝘂𝗺𝗮𝘀/𝗥𝗲𝗱)

21/07/2025

𝗣𝗧. 𝗗𝗔𝗞𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗠𝗜𝗡 𝗣𝗘𝗟𝗘𝗧𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗨 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗠𝗔 𝗥𝗘𝗟𝗢𝗞𝗔𝗦𝗜 𝗦𝗘𝗞𝗢𝗟𝗔𝗛 𝗦𝗗𝗡 𝟯 𝗟𝗔𝗦𝗞𝗘𝗣 𝗣𝗔𝗗𝗔 𝟭 𝗔𝗚𝗨𝗦𝗧𝗨𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟱

( 𝘙𝘋𝘗 𝘗𝘛. 𝘋𝘈𝘒𝘈 𝘎𝘙𝘖𝘜𝘗 𝘛𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵 𝘒𝘦𝘳𝘶𝘴𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘚𝘋𝘕 3 𝘓𝘢𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘒𝘦𝘱𝘶𝘭𝘢𝘶𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘪𝘣𝘢𝘵 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘋𝘦𝘴𝘢 𝘉𝘰𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨𝘪, 𝘓𝘢𝘴𝘬𝘦𝘱 )

𝗪𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗱𝘂, ( 𝗦𝗲𝘁. 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗮𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘄𝗲 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 ) :
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPRD Kab. Konawe Utara digelar di Aula sekretariat DPRD Konawe Utara ( Senin, 21 Juli 2025 ). Dalam RDP Ketua Komisi III membuka rapat yang dihadiri Kepala Dinas PK Konawe Utara, Asmadin, Kepala Desa Beodingi, Aksar, Asrifin, Kepala Sekolah SDN 3 Laskep dan Kadir selaku KTT dari PT DAKA Group.
Dalam Rapat dengar Pendapat ini Ketua Komisi III, Samir yang didampingi anggotanya yakni : Sahruddin L, Satria Baikole, Hj. Mawarny dan Hamiria menyampaikan agenda rapat terkait adanya aduan masyarakat terkait pengrusakan Sekolah akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. DAKA Group di Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kep**auan. " Kehadiran pertambangan didaerah kita mengharapkan kesejahteraan masyarakat, jangan malah menimbulkan persoalan." Ujar Ketua Komisi III.
Kepala Dinas PK, Asmadin menerangkan bahwa kasus ini sejak 2019 sudah pernah dimediasi dan berjanji akan membangun gedung sekolah baru (Relokasi) namun sampai saat ini belum ada realisasi. untuk itu Asmadin meminta kepada DPRD agar menuntup perusahaan untuk sementara waktu sampai ini ada titik terang relokasi. " Pemda siap membangun kembali sekolah yang rusak tapi perusahaan juga harus siap meninggalkan Desa Boedingi." Ancamnya.
Saharudin L mempertanyakan kesiapan pemerintah desa tentang tersedianya lokasi untuk pembagunan gedung baru nanti, agar tidak ada lagi permasalahan baru yang timbul akibat lahan yang bermasalah. Satria Baikole menambahkan agar koordinasi antar pihak itu terjalin baik sehingga proses relokasi sekolah SDN 3 Boedingi bisa berjalan dengan lancar.
Sementara itu Kepala Desa Boedingi menjawab untuk lokasi pembangunan sekolah baru sudah disediakan oleh pemerintah desa jadi tidak ada lagi masalah terkait pembebasan lahan. " saya jamin lokasi untuk pembangunan gedung Sekolah baru tidak ada masalah itu menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala desa." Tegasnya.
Ditempat yang sama Kepala Sekolah SDN 3 Boedingi mengeluhkan kebisingan yang diakibatkan aktivitas pertambangan sangat menggangu aktifitas belajar mengajar, itu dikarenakan terlalu dekatnya/bersebelahan Workshop PT. Daka dengan ruangan kelas siswa.
KTT PT. Daka Group Menanggapi semua permasalahan yang diterima langsung dan menyampaikan keseriusan perusahaan merelokasi SDN 3 Boedingi, dia menjamin 1 agustus peletakan batu pertama relokasi sekolah akan dilaksanakan sekaligus mengundangan pemerintah kabupaten, anggota komisi III untuk hadir pada peletakan batu pertama nanti. Pernyataan yang diisampaikan oleh KTT PT. DAKA Group langsung disambut serius Ketua Komisi III dengan langsung membuat surat pernyataan dan dibacakan langsung oleh pihak perusahaan yang kemudian di tandatangani oleh pihak yang berkaitan.
Kadir, menambahkan perusahaan PT. Daka Group akan memberikan bantuan baju segaram sekolah dari topi sampai sepatu kepada semua siswa SDN 3 Boedingi pada saat peletakan batu pertama relokasi sekolah nanti. (𝗛𝗨𝗠𝗔𝗦/𝗥𝗲𝗱)

03/07/2025

"𝗕𝗞𝗣𝗦𝗗𝗠 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝘄𝗮𝗯"
𝘙𝘋𝘗, 𝘛𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘶𝘮𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘗𝘗𝘗𝘒 𝘛𝘢𝘩𝘢𝘱 𝘐𝘐

𝗪𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗱𝘂, (𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗔𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝘂𝘁) :
Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) digelar oleh Komisi I DPRD (Kamis, 03/07/2025) di Aula rapat Sekretariat DPRD Kab. Konawe Utara. Terkait surat Pengumuman hasil seleksi komptensi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( CPPPK) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2024 tahap II pada tanggal 30 Juni 2025. Aduan masyarakat tentang adanya ketidak jelasan formasi pada seleksi PPPK tahap II ini.
Dalam rapat dengar pendapat ini 5 dari 6 anggota komisi I hadir yakni : (Asmawati, A.Md, Rizal, SH, Muladis, S.IP, Halim Alkaf dan Mardin) dihadiri Sekretaris Daerah (DR. Safruddin, S.Pd., M.Pd), kepala BKPSDM, (Muh. Nur Sain,S.Sos) besama seluruh kepala bidang dan admin terkait kepegawaian turut hadir dalam rapat terbuka ini.
Ketua Komisi I (Asmawati, A.Md) membuka rapat sekaligus menanyakan langsung polemik yang terjadi terkait pengumuman hasil seleksi PPPK baru-baru ini. "Adanya ketidak jelasan formasi yang diinformasikan dalam seleksi mencipatakan kegaduhan ditengah masyarakat konawe utara". Ujarnya. Hampir semua pertanyaan anggota komisi I mengerucut kepada bagaimana sebenarnya regulasi yang dikeluarkan oleh kemenpan atau BKN terkait seleksi penerimaan calon PPPK ini sehingga hasil pengumuman tahap pertama di gabung dengan tahap II yang sebelumnya sudah diumumkan. "mengapa diumumkan kembali yang lulus tahap I di pengumuman tahap II", Tegas Bang Dewa ( sapaan akrab Halim Alkaf).
Muladis menambahkan "dari 47 kuota yang ada ditahap II lulus 36 calon menyisakah 11 formasi yang kosong apakah yang 11 ini akan diseleksi kembali?, "mengapa tidak dilakukan perengkingan saja agar semua kuota bisa terpenuhi". Ujar Politikus Partai Demokrat ini. sebelum mendengarkan jawaban dari BKPSDM, Rizal, SH juga mempertanyakan keterlambatan penerimaan SK tahap I yang sampai sekarang belum diserahkan sementara sebagian daerah lain sudah diserahkan.
Sekretaris Daerah DR. Safruddin menjelaskan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tahun 2024 dan 2025 dilakukan berdasarkan beberapa regulasi, termasuk Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024, serta fokus pada penataan tenaga non-ASN. Seleksi PPPK dibuka untuk umum, dan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di basis data BKN, akan ada prioritas dalam seleksi. terkait tahap I dan tahap II beliau menjelaskan seleksi PPPK dibagi menjadi dua tahap untuk mengakomodasi berbagai jenis pelamar dan memastikan proses seleksi yang lebih terarah. Tahap I difokuskan pada pelamar prioritas dan eks tenaga honorer, sementara Tahap II diperuntukkan bagi pelamar umum yang belum lolos di tahap sebelumnya atau pelamar baru yang memenuhi kriteria.
Terkait penggabungan pengumuman hasil seleksi PPPK tahap I dan tahap II dilakukan atas kewenangan pusat langsung bukan dari Kabupaten Konawe Utara, karena adanya beberapa pertimbangan. Salah satu alasan utama adalah untuk efisiensi dan efektivitas proses seleksi. Dengan menggabungkan pengumuman, diharapkan proses rekrutmen secara keseluruhan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi potensi penundaan yang mungkin terjadi jika pengumuman dilakukan secara terpisah. Selain itu, penggabungan ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelamar, terutama bagi mereka yang berpotensi lulus di tahap kedua, untuk segera mengetahui hasil seleksi dan mempersiapkan langkah selanjutnya. "jadi tahap I dan tahap II itu tidak terpisahkan, kami hanya menjalankan melaksanakan kewenangan dari pusat". Tegasnya.
Salah satu kepala bidang BKPSDM, Ibu Happy menambahkan bahwa memang formasi yang telah diisi oleh tahap I tidak terkunci oleh sistem sehingga pelamar tahap II masih dengan formasi yang ada di tahap I itu dan ini ketentuan dan kewenangan dari pusat. " Karna memang tahap I dan tahap II itu tidak terpisah". Ulangnya.
Terkait sisa 11 kuota yang masih kosong dari total Pendaftar 2.223 pendaftar pada tahap I, lulus 883 dari 900 kuota dan 3.108 pendaftar pada tahap II yang lulus 36 dari 47 kuota menyisahkan 11 kuota yang kosong tidak ada pelamar diantaranya 10 tenaga guru dan 1 tenaga teknis (Diploma III/ pranata komputer), menyikapi formasi yang kosong ini akan melakukan konsultasi langsung keMenPan RB dan Ke Kemendagri pada tanggal 15 juli 2025. Anggota Komisi I, Sekretaris Daerah dan BKPSDM bersama-sama akan melakukan Konsultasi terkait polemik ini.
Adapun mengenai kapan diterbitkannya SK tahap I ini menunggu jadwal yang sudah ditentukan dari keMenPanRB yakni pada bulan Oktober 2025. (𝗛𝘂𝗺𝗮𝘀/𝗥𝗲𝗱)

24/05/2025

𝗦𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗧𝗘𝗥𝗞𝗔𝗜𝗧 𝗝𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗨𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗜 𝗗𝗘𝗦𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗢𝗗𝗢

𝗠𝗮𝗻𝗱𝗶𝗼𝗱𝗼, ( 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗮𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘄𝗲 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 ) :
Komisi II DPRD Kab. Konawe Utara melakukan Sidak ( inspeksi mendadak) kelokasi jalan "hauling" yang digunakan beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Sabtu, 24/05/2025). Wakil Ketua II, Muhardin, S.Pd dan Ketua Komisi II, Anas, S.Kom bersama anggota komisi II ( Samir, Hasan, SH ) Muladis, S.IP dari Komisi I, dari Sekretariat Hartono ( kabag Keuangan) dan Sunardin ( staf ) juga turut ikut serta dalam kegiatan ini.

Sengketa lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, mencapai babak memilukan. Tiga warga yakni Sahrir, Restu, dan Basman dijatuhi vonis pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kamis (22/5/2025), dalam perkara pemalangan jalan hauling milik PT Bumi Nikel Nusantara (BNN) mendapat respon cepat dari Anggota DPRD Kab. Konawe Utara.

Dengan kejadian ini inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini Komisi II melakukan sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, "Kasus ini harus ditelusuri agar mendapatkan titik temu yang kiranya tidak berdampak negatif dan merugikan beberapa pihak" ungkap Politikus berlabang Pohon beringin ini.

Melalui penelusuran perkara ini ada beberapa poin yang disimpulkan yakni :
4 (empat) perusahaan yang menggunakan jalan hauling ini yakni PT. BNN, PT. SBP, PT. ANTAM Tbk dan PT. Cinta Jaya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Terkait ( Dinas PU dan Dinas Perisinan dan Pendapatan). Merujukan kepada SK Bupati No 199. tentang penetapan ruas jalan kabupaten sepanjang 12,46 kilometer. yang di terbitkan pada tahun 2022.

Harapan masyarakat setempat agar bisa memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan begitupun juga DPRD tinggal menunggu rekomendasi dari Pemda melalui RDP DPRD Kab. Konawe Utara. Komisi II meminta kepada pihak perusahaan menyiapkan bukti autentik dalam RDP kedepan.

Dalam peninjauan ini Anggota DPRD juga mempertanyakan terkait PAD yang diraup apakah sesuai dengan aturan dan besaran yang masuk di Kas Daerah. Kemudian menginisisasi terkait titik koordinat dari Dinas PU dan Perizinan.

Harapan dari komisi II kepemilikan lahan masyarakat beserta bukti-bukti harus disiapkan dan juga pengguna jalan hauling dua peruasahaan dengan melampirkan SKT. Sidak Dilakukan di Kantor PT Antam, dengan menyakan izin dari kepemerintah Daerah terkait Penggunaan jalan hauling. dengan ini DPRD akan melakakukan RDP kebebrapa perusahaan yang terkait. (𝗛𝗨𝗠𝗔𝗦/𝗿𝗲𝗱)

16/04/2025

𝗠𝗨𝗦𝗥𝗘𝗡𝗕𝗔𝗡𝗚 𝗣𝗥𝗢𝗩. 𝗦𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲
𝘈𝘚𝘙 ; " 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘴𝘶𝘬𝘢 𝘉𝘦𝘳𝘦𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬𝘢, 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘳𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘴𝘶𝘢𝘪 𝘬𝘦𝘣𝘶𝘵𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵."

𝗕𝗮𝘂-𝗕𝗮𝘂, (𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗮𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘄𝗲 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮) :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) digelar di Kota Bau-bau, ( 14 April 2026 ). di Ballroom Nirwana Resort. “𝙋𝙚𝙧𝙩𝙪𝙢𝙗𝙪𝙝𝙖𝙣 𝙀𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙄𝙣𝙠𝙡𝙪𝙨𝙞𝙛 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙠𝙚𝙡𝙖𝙣𝙟𝙪𝙩𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙆𝙚𝙨𝙚𝙟𝙖𝙝𝙩𝙚𝙧𝙖𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙩.” adalah tema dalam acara Musrenbang tahun ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S. Sos., M.M., membuka acara didampingi Perwakilan BAPPENNAS Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka yang ditandai dengan seremonial pembukaan secara digital.
Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., M.H. dan Ketua DPRD Kab. Konawe Utara, Herman Sewani, SH turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini.
DR. Ribka, dalam sambutannya mengharapkan sinergitas antar lembaga harus diprioritaskan mengingat program nasional yang digelontorkan presiden Prabowo membutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan ini beliau memberikan apresiasi kegiatan musrenbang ini yang dihadiri semua unsur pimpinan 15 bupati dan 2 walikota," 𝘑𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨-𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘳𝘦𝘯𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘩𝘢𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘎𝘶𝘣𝘦𝘳𝘯𝘶𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘞𝘢𝘬𝘪𝘭 𝘎𝘶𝘣𝘦𝘳𝘯𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘉𝘶𝘱𝘢𝘵𝘪 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘒𝘦𝘵𝘶𝘢 𝘋𝘗𝘙𝘋 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘍𝘰𝘳𝘬𝘰𝘱𝘪𝘮𝘥𝘢 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱, 𝘸𝘢𝘩𝘩.. 𝘪𝘯𝘪 𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪 𝘣𝘢𝘳𝘶 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘬𝘦𝘵𝘦𝘮𝘶 𝘥𝘪𝘴𝘪𝘯𝘪. " Salutnya.
Disambutan lain, Gubernur Sultra menyampaikan dengan tegas bahwa program-program kedepan ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi pemborosan anggaran jika program pemerintah hanya berbasis retorika yang tidak berpihak pada masyarakat. Beliau juga menambahkan pemerintah harus berorientasi pada pelayanan pablik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. " 𝘚𝘢𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘣𝘶𝘵𝘶𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯." Tegasnya. Penegasan disampaikan berdasarkan keuangan pemerintah bergantung pada dana fiskal 65% dari dana transfer.
ASR menambahkan bahwa pemerintah daerah kedepan harus mandiri dengan perlahan melepas ketergantungan pada 65% dana transfer, dengan memaksimalkan pendapatan daerah. Beliau menghimbau kepada seluruh kepala daerah agar mengejar kewajiban pengusaha-pengusaha yang berinfestasi didaerah masing-masing dengan target satu tahun sampai dua tahun kedepan bisa membalik dana transfer 65% menjadi PAD dan dana transfer menjadi 35%." 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘴𝘪𝘮𝘢𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 600𝘔 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 700𝘔 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢, 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘢𝘱𝘢𝘪 𝘮𝘢𝘬𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘳a𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘶𝘳 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘴𝘢𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘢𝘣𝘶𝘱𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘒𝘰𝘵𝘢 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢."Tegasnya.
Kegiatan Musrenbang tingkat provinsi Sultra ditutup dengan Launching Rencana Induk dan pengenalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045. (HUMAS/Red)

11/04/2025

Reses Tahun Sidang I, Masa Reses II Tahun 2025, Anggota DPRD Kab. Konawe Utara. ABDUL MALIK, S.H., M.Si (DAPIL I : KEC. ANDOWIA, ASERA, OHEO).

"𝗟𝗔𝗡𝗝𝗨𝗧𝗔𝗡 𝗝𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗨𝗝𝗨 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗕𝗨𝗛𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗦"

𝗟𝗮𝗿𝗼𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮, (𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗞𝗮𝗯. 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘄𝗲 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮):
Pelaksanaan Reses yang dilaksanakan salah satu Anggota DPRD Kab. Konawe Utara Daerah Pemilihan I, Bapak Abdul Malik, SH., M.Si digelar di Desa Laronanga, Kecamatan Andowia. penjaringan aspirasi yang dilaksanakan bertempat di balai Desa Laronanga yang sebelumnya rencana akan digelar di lapangan terbuka. Berhubung cuaca pada saat pelaksanaan tidak mendukung akhirnya memilih balai desa laronanga sebagai tempat penjaringan aspirasi.

Antensi warga Desa Laronanga memadati suasana balai walaupun diguyur hujan mereka antusias menghadiri acara yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun dalam satu tahun masa sidang. masyarakat yang didominasi oleh ibu - ibu rumah tangga ini menyambut riang dengan memberikan masukan dan saran langsung kesalah satu perwakilan mereka didapil I, Kecamatan Andowia, Kec. Asera dan Kec. Oheo.

Kepala Desa Laronanga, Anhar R, menyampaikan dalam sambutannya agar memanfaatkan momen seperti ini, "Kita bersyukur ada Anggota DPRD yang memilih Desa Laronanga menjadi tujuan reses tahun ini". Pesannya. Dalam kesempatan ini Pa Kades menjelaskan banyaknya persoalan yang dihadapi khususnya di desa yang ia pimpin, salah satunya adalah kelanjutan jalan menjuju pelabuhan yang terhenti. Sebelum membuka kegiatan Reses beliau menambahkan agar pelaksanaan reses ini bisa menjadikan momen yang tepat dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dikesempatan lain Abdul Malik menyampaikan perlunya pertemuan dua arah ini dilakukan untuk mendengar langsung keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya dari masyarakat Desa Laronanga. Dalam sambutan selayang pandang tentang reses legislator besutan partai berlambang bulan bintang ini menjelaskan aspirasi yang kemudian tertampung akan menjadi prioritas dalam pengawalan aspirasi ketingkat atas sesuai dengan sektornya masing-masing.

Disesi penjaringan Aspirasi, Lurah Andowia mengharapkan singkronisasi aspirasi antar masyarakat dengan tujuan bersatu untuk membangun Kecamatan Andowia. Dalam penyampaian terbuka ini beliau menambahkan jika ada realisasi pembuatan drainase ditahun ini agar tidak membangun drainase yang model lama, ia mengharapakan pembuatan drainase moderen disamping kuat proses pengerjaannya juga terbilang cepat.

Salah seorang anggota BPD Desa Laronanga, (Juhaefa) mengharapkan agar di Desa Laronanga diturunkan bantuan sumur bor, dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber air bersih di Desa Laronanga. Kemudian aliran listrik PLN yang terputus menuju pelabuhan agar dituntaskan, khususnya lampu penerang jalan menuju pelabuhan yang menjadi akses utama masyarakat Desa Laronanga. Permintaan pengaspalan jalan, Percepatan persiapan huntap, penimbunan jalan yang sering terendam air disampaikan bapak Amir Kubra, salah satu warga Desa Laronanga.

Dikesempatan lain peserta reses yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga tidak mau ketinggal dalam memberikan masukan dan sarannya, salah seorang ibu rumah tangga (Asniatin) meminta pengadaan Perahu dan mesin katinting, yang menjadi perhatian adalah salah seorang ibu rumah tangga lainnya menyampaikan agar di Kecamatan Andowia dibuat TPA, (tempat pembuangan akhir), Andi Ratnasari menyampaikan bahwa sampah ini bisa menjadi ancaman apalagi dimusim penghujan seperti ini kalau tidak disiapkan pembuangan sampah yang permanen. khususnya sampah-sampah rumah tangga banyak yang tergenang diareal sungai. " sampah ini bisa mengancam pak, apalagi daerah kami ini rentan terkena banjir." Ancamnya.

Dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat Desa Laronanga, Abdul Malik menyampaikan akan memprioritaskan program-program yang akan turun dari pemeritah untuk di kecamatan Andowia, khususnya Lanjutan pembuatan jalan menuju pelabuhan asalkan pembebasan lahan sudah tidak ada lagi masalah. Beliau menegaskan usulan-usulan yang sifatnya ringan akan diselesaikan secara langsung menggunakan anggaran pribadi, seperti permintaan alat-alat olahraga voli, dan seragam ibu-ibu majelis taklim. (𝗛𝘂𝗺𝗮𝘀/𝗿𝗲𝗱)

07/04/2025

RESES TAHUN SIDANG I MASA RESES II TAHUN 2025
SAMIR
“Selama Kabupaten Konawe Utara berdiri baru kali ini kegiatan reses dilaksanakan di Kelurahan Molawe“

Molawe, (DPRD Kab. Konawe Utara):
Reses adalah waktu ketika Anggota DPRD mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil) mereka diluar masa sidang dengan maksud untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan dan menyerap aspirasi. Adapun salah satu tujuan dari pelaksanaan reses adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat.
Bapak Samir yang merupakan 1 dari 6 Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan III yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea dan Kecamatan Lasolo Kep**auan melaksanakan kegiatan Reses Tahun Sidang I Masa Reses II Tahun 2025 bertempat di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe.
Kegiatan Reses kali ini dihadiri Pihak Pemerintah Setempat dalam hal ini Camat Molawe (Bahrun, S.Sos), Sekretaris Camat Molawe (Jumrin Asri, S.Sos., M.Si) Sekretaris Lurah Molawe (Masbul, S.Si), Kepala Desa Mowundo (Naniyatin, S.Pd), Kepala Desa Awila (Arman, S.Si), Kepala Desa Tapunggaya (Guntur, S.H), Kepala Desa Awila Puncak (Husin), Babinsa Kecamatan Molawe (Aswar) dan Bhabinkamtibmas Molawe (Aipda. Hendra) dari Polsek Lasolo serta kegiatan Reses kali ini tak luput dihadiri juga oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Desa tersebut.
Acara reses dibuka oleh Sekretaris Lurah Molawe sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Samir, Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara telah memilih Kelurahan Molawe sebagai lokasi pelaksanaan reses Tahun Sidang I Masa Reses II Tahun 2025. Dalam kesempatan yang baik ini beliau menyapaikan kegiatan skala prioritas baik dari pendidikan, pembangunan dan seketor lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif khususnya untuk Kecamatan Molawe.
Sekretaris Camat Molawe menambahkan dalam sambutan yang disampaikan oleh sekretaris lurah molawe menyampaikan kegiatan reses ini dilaksanakan secara resmi, sehingga momen ini sangat penting baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat dapat memberikan sumbang saran secara langsung terkait aspirasi yang ada di Kecamatan Molawe.
Dalam kesempatan ini, Bapak Samir Politisi dari Partai Gerindra ini menyampaikan selayang pandang terkait maksud pelaksanaan kegiatan reses “Kegiatan reses ini dimaksudkan untuk mendengarkan masukan secara langsung baik dari Pemeritah Desa ataupun dari warga secara langsung untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran dari Anggota DPRD” Ujarnya. “Dari 6 Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara yang berasal dari Dapil III, Alhamdullilah saya bisa menjadi Anggota Badan Anggaran sehingga dapat menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung pada saat pembahasan anggaran” Lanjutnya.
Berbagai saran masukan baik dari Kepala Desa maupun dari Masyarakat secara langsung diantaranya dari Kepala Desa Awila yang menyatakan “salah satu konsep dari pembangunan adalah pemerataan dan keadilan akan tetapi usulan Pengaspalan Jalan Desa yang telah diusulkan p**a saat Musrembang Tahun 2024 belum juga terealisasi sedangkan untuk di Kelurahan Molawe telah 2 kali dilaksanakan pengaspalan” Tegasnya. Lanjut beliaupun menyampaikan terkait tidak tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang disertai p**a tidak adanya tingkat kesadaran dari masyarakat yang masih kurang dalam hal akan membuang sampah.
Kepala Desa Mowundo, Naniyatin meminta pembuatan deuker/drainase yang terhubung ke laut, serta ada beberapa titik drainase yang telah mengalami kerusakan, tak lupa p**a Naniyatin juga menyampaikan usulan Pembangunan Talud Penahan Ombak.
Diusulan lain Kepala Desa Awila Puncak Bapak Husin meminta pembangunan pagar dan drainase Balai Desa, Pengaspalan Jalan Usaha Tani serta menyampaikan rasa bangga sebab Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan III semuanya berasal dari Kecamatan Molawe, “Ini merupakan suatu kebanggan bagi kita semua sebab anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Daerah Pemilihan III semua berasal dari Kecamatan Molawe, sehingga hal ini memudahkan kita dalam mempercepat terealisasinya usulan program” Ujarnya.
Tidak mau ketinggalan Kepala Desa Tapunggaya Bapak Guntur turut menyampaikan usulan menginggat Desa Tapunggaya adalah desa pesisir beliau mengusulkan adanya pembangunan talud abrasi Pantai, pengaspalan di lorong-lorong desa dan pembangunan drainase di depan SMPN 2 Molawe.
Salah satu Tokoh Masyarakat Kelurahan Molawe (Darwis) menyampaikan pernyataan yang disambut dengan riuh tepuk tangan dari peserta reses. Darwis memberikan usulan dari beberapa desa yang di Kecamatan Molawe membutuhkan Handsprayer dan membutuhkan mesin pemotong rumput untuk petani perkebunan serta bantuan usaha pengembangan UMKM serta bantuan rumah ibadah/masjid yang dapat dijadikan ikon dari Kecamatan Molawe. “Selama Kabupaten Konawe Utara berdiri baru kali ini ada Anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses di Kelurahan Molawe yang mendengarkan aspirasi kita secara langsung”. Tegasnya.
Ditempat yang sama Tokoh Masyarakat lainnya menyampaikan bahwa ada sekelompok masyarakat yang mendiami pesisir pantai Kelurahan Molawe akan tetapi belum saja musim ombak tiba sudah ada abrasi pantai sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa dari warga tersebut, jadi harus segera dicarikan solusi oleh para pemangku kebijakan, pinggir laut dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ditanggul seyogyanya dapat dipikirkan untuk dibuatkan 1 program untuk penimbunan laut sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti usaha-usaha kuliner yang dapat menopang perekonomian dari masyarakat sekitar.
Wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga tak luput dari sasaran masukan dari beliau sebab status dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak jelas apakah merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara atau aset Provinsi Sulawesi Tenggara, jika memang aset tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar memiliki asas manfaat bagi masyarakat.
Tokoh masyarakat dari Desa Tapunggaya (Askam) meminta agar dapat difasilitasi dengan pihak perusahaan pertambangan terkait dengan kondisi jalan desa yang telah mengalami kerusakan “yang harus diketahui yang merusak jalan desa bukan masyarakat akan tetapi aktivitas kendaraan pertambangan yang melintasi jalan tersebut” Ujarnya.
Dari usulan lain Pak Samuhu, yang juga Tokoh Masyarakat Kelurahan Molawe menyampaikan agar program yang ada dapat dipikirkan asas manfaatnya, jangan hanya drainase terus yang dipikirkan akan tetapi harus dipikirkan juga pembuangan akhir/kelaut sebab Kelurahan Molawe hujan 1 atau 2 jam saja sudah banjir.
Dari berbagai saran masukan baik dari para Kepala Desa maupun dari warga masyarakat Legislator dari partai belambang Garuda ini menyampaikan untuk pembangunan talud penahan ombak membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga harus didudukan bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan III untuk dicarikan solusi pembangunannya. Adapun untuk pengadaan handsprayer, pemotong rumput dan bantuan sarana ibadah akan segera diprogramkan dan untuk program pengaspalan jalan, pembangunan drainase juga akan diperjuangkan ditingkat berikutnya agar dapat segera terealisasikan.
Akhir pelaksanaan reses Tahun Sidang I Masa Reses II Tahun 2025 ini ditutup oleh Camat Molawe Bapak Bahrun, S.Sos yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Samir yang telah melaksanakan reses di Kelurahan Molawe dan berharap agar saran masukan dari para Kepala Desa dan warga masyarakat dapat diperjuangkan secepatnya. (bull/red.)

Legislatif Konutara News

09/04/2026

04/04/2026

30/03/2026

21/07/2025

03/07/2025

24/05/2025

16/04/2025

11/04/2025

07/04/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request