04/02/2026
Ketika Sekolah Dipimpin Tanpa Kompetensi
Ditulis oleh: Fardella Agustana, S. Pd. Gr.
(Refleksi kritis tentang kepemimpian Pendidikan, Kompetensi, dan Sistem yang Terabaikan)
Sekolah tidak runtuh karena kurangnya gedung, kurikulum atau slogan visi. Ia runtuh ketika dipimpin oleh orang-orang yang tidak memahami hakikat pendidikan, dan dibiarkan berjalan tanpa standar kerja yang jelas dan terukur. Keruntuhan ini jarang terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya panjang dan merusak.
Dalam banyak kasus, jabatan pimpinan sekolah tidak lahir dari kompetensi pedagogik dan kepemimpinan pendidikan, melainkan dari kompromi struktural, kedekatan personal atau sekadar senioritas. Akibatnya, sekolah dipimpin oleh orang-orang yang mungkin baik secara personal, tetapi tidak cukup cakap secara profesional. Di sinilah pendidikan mulai kehilangan arah.
Pemimpin yang tidak kompete cenderung mengganti visi dengan improvisasi. Keputusan diambil berdasarkan kebiasaan lama, perasaan sesaat, atau kepentingan jangka pendek. Tanpa pemahaman pedagogi dan manajemen pendidikan, sekolah berjalan seperti kapal tanpa kompas: bergerak, tetapi tidak tahu kemana arah yang dituju.
Ketiadaan SOP yang terukur memperparah keadaan. Tanpa standar kerja yang jelas, sekolah berubah menjadi ruang abu-abu: aturan lentur untuk sebagian orang, kaku untuk yang lain, sangat tajam kepada yang di bawah, dan tumpul untuk yang berada di atas. Guru bekerja berdasarkan tafsir masing-masing, evaluasi bersifat subjektif, dan konflik diselesaikan berdasarkan relasi, bukan prinsip. Dalam kondisi ini, profesionalisme mati perlahan.
Lebih berbahaya lagi, sekolah yang dipimpin tanpa kompetensi dan SOP melahirkan budaya feodal. Keputusan tidak diuji data, tetapi oleh jabatan. Kritik dianggap ancaman, pertanyaan dianggap pembangkangan. Guru yang berpikir kritis dianggap bermasalah, sedangkan guru yang berdiam diri dianggap loyal.
Hingga akhirnya guru yang terbaik memilih keluar, tetapi hal ini dianggap biasanya saja dengan dalih “masih banyak guru di luaran sana”. Jika dipikir dengan hati yang tenang bagaimana mungkin tujuan sekolah bisa dicapai dengan terus mengganti poros penggerak utamanya. Organisasi seperti ini mungkin terlihat tenang dari luar, tetapi sesungguhnya sedang membusuk dari dalam.
Dalam psikologi organisasi pendidikan, kondisi ini dikenal sebagai toxic leadership dan role ambiguity-ketika pemimpin tidak memberi kejelasan peran, standar, dan tujuan. Guru mengalami kelelahan emosional (burnout), bukan karena beban kerja, tetapi karena ketiadaan makna dan keadilan sistemik.
Dalam perspektif islam, kepemimpinan seperti ini jauh dari nilai amanah dan adil. Rasulullah Saw bersabda:
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran” HR. Bukhori
Hadits tersebut bukan ancaman melainkan peringatan moral. Kepemimpinan adalah tanggung jawab keilmuan dan keteladanan, bukan sekadar jabatan struktural. Pemimpin pendidikan bukan hanya pengelola administrasi, tetapi penjaga jiwa pembelajaran.
Kepemimpinan profetik menuntut tiga hal: sidiq (kejujuran), amanah (tanggungjawab), dan fathonah (kecakapan). Tanpa Fathonah-kompetensi dan kebijaksanaan_kejujuran saja tidak cukup untuk menyelamatkan organisasi.
Dampak paling serius dari kepemimpinan seperti ini bukan pada laporan, melainkan pada manusia. Guru kehilangan gairah profesional, terjebak rutinitas tanpa makna.
Siswa kehilangan teladan berpikir kritis dan kepemimpinan yang sehat. Sekolah gagal menjalankan fungsi utamanya: menjadi ruang belajar yang hidup.
Namun kritik tidak berhenti pada penunjukan masalah. Pendidikan tidak dibangun dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian memperbaiki.
Lalu bagaimana solusinya?
Mengembalikan sekolah pada kompetensi dan sistem
Pertama, kepemimpinan sekolah harus dikembalikan pada kompetensi, bukan kompromi. Kepala sekolah dan pimpinan harus dipilih berdasarkan pemahaman pedagogik, kemampuan manajerial, dan integritas moral. Jabatan pendidikan bukan ruang coba-coba, melainkan amanah profesional.
Kedua, sekolah harus memiliki SOP yang jelas, terukur, dan hidup-bukan dokumen mati, SOP bukan alat kontrol semata, tetapi panduan kerja yang adil dan transparan. Dengan SOP, kinerja bisa dievaluasi, konflik bisa diselesaikan secara objektif, dan kepercayaan bisa dibangun.
Ketiga, sekolah perlu membangun budaya berbasis data dan refleksi, bukan intuisi semata. Keputusan harus diuji dengan fakta, praktik baik, dan kajian pedagogis. Rapat bukan sekadar formalitas, tetapi ruang berpikir kolektif.
Keempat, guru harus diposisikan sebagai mitra profesional, bukan sekadar pelaksana. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang memberi ruang dialog, kritik, dan inovasi. Kepemimpinan yang kuat tidak takut pada guru yang berpikir.
Harapannya: Sekolah sebagai ruang tumbuh yang bermartabat
Harapan pendidikan tidak terletak pada sistem yang sempurna, tetapi pada kesediaan untuk berubah. Sekolah bisa pulih jika berani jujur terhadap kelemahannya. Kepemimpinan bisa diperbaiki jika ada kemauan belajar. SOP bisa dibangun jika ada komitmen pada keadilan dan profesionalisme.
Sekolah sejatinya bukan milik jabatan, tetapi milik masa depan. Ia tidak membutuhkan pemimpin yang paling berkuasa, tetapi yang paling paham arah. Tidak membutuhkan aturan yang paling banyak, tetapi yang paling bermakna.
Karena sekolah yang baik bukan yang tampak sinuk dari luar, melainkan yang tertata dari dalam, dipimpin dengan kompetensi, dan dijalankan dengan integritas
(instagram: )
